DPRD Jeneponto Dorong Pendataan Ulang dan Pengusulan Kembali Honorer yang Tidak Terakomodir

Intangmedia.com I Jeneponto, Sabtu 16 September 2025 — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jeneponto melalui Komisi I dan Komisi IV menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Agenda rapat ini membahas persoalan tenaga honorer yang namanya tidak terakomodir dalam pengusulan paruh waktu.

Ketua Komisi I DPRD Jeneponto, Alex Nursaina, menegaskan bahwa permasalahan honorer menjadi perhatian serius karena menyangkut masa depan tenaga pendidik dan pegawai non-ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto.
“Hasil dari RDP ini kami sepakati dua hal penting. Pertama, mendorong BKPSDM bersama OPD terkait untuk melakukan pendataan ulang tenaga honorer yang benar-benar memenuhi syarat sesuai regulasi Menpan RB Nomor 16 Tahun 2025. Kedua, mendesak BKPSDM agar segera menyurat kepada Kemenpan RB dan BKN untuk membuka kembali portal pengusulan PPPK paruh waktu, sehingga honorer yang layak tidak kehilangan kesempatan,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, perwakilan BKPSDM Jeneponto menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti rekomendasi DPRD. “Kami akan segera melakukan verifikasi ulang terhadap data honorer yang ada. Prinsipnya, BKPSDM siap mendukung upaya agar tenaga honorer yang memenuhi regulasi tetap bisa diakomodir. Surat kepada Kemenpan RB dan BKN juga akan kami persiapkan sebagai tindak lanjut,” jelasnya.

Sementara itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jeneponto menegaskan bahwa masalah honorer, khususnya guru, merupakan isu yang krusial. “Banyak tenaga pendidik kita yang telah lama mengabdi dengan penuh dedikasi, namun belum mendapatkan kepastian status. Kami akan berkoordinasi dengan BKPSDM untuk memastikan data yang diserahkan valid dan transparan, sehingga para guru honorer yang memenuhi syarat bisa mendapatkan haknya,” ungkap salah satu pejabat Dinas Pendidikan.

Dengan adanya RDP ini, DPRD berharap BKPSDM dan Dinas Pendidikan segera mengambil langkah nyata. Harapannya, seluruh tenaga honorer yang memenuhi regulasi dapat kembali diusulkan dalam penerimaan PPPK paruh waktu, sehingga persoalan ketidakadilan yang dirasakan para honorer bisa teratasi. ( rd )