Pentingnya Memahami UUD Pers No. 40 Tahun 1999 Sebagai Payung Hukum Media dan Jurnalis

Intangmedia.com, Senin, 13 Oktober 2025— Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan tonggak penting dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Undang-undang ini menjadi payung hukum utama yang menjamin kebebasan pers serta memberikan perlindungan hukum bagi insan media dan jurnalis dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.

Kebebasan pers yang dijamin dalam Pasal 4 ayat (1) UUD Pers menyebutkan bahwa “Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.” Hal ini menegaskan bahwa setiap jurnalis memiliki hak untuk menyampaikan informasi kepada publik tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak mana pun, baik pemerintah, lembaga, maupun individu.

Menjaga Kebebasan dan Tanggung Jawab Pers

Kendati demikian, kebebasan pers tidak berarti bebas tanpa batas. Pers dituntut untuk bekerja secara profesional, beretika, serta berpegang pada Kode Etik Jurnalistik. UUD Pers juga menegaskan bahwa dalam melaksanakan fungsi, hak, dan kewajibannya, pers harus menghormati hak pribadi, asas praduga tak bersalah, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan norma sosial masyarakat. Pers yang bebas harus tetap bertanggung jawab. Kebebasan tanpa etika akan merusak kepercayaan publik terhadap media itu sendiri,

Perlindungan Hukum bagi Jurnalis

Salah satu poin penting dalam UUD Pers adalah adanya perlindungan hukum bagi wartawan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 8, disebutkan bahwa “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.” Ketentuan ini memberikan jaminan kepada jurnalis agar tidak takut menjalankan tugas peliputan, terutama ketika mengungkap fakta dan kebenaran di lapangan.

Saat Abd Gaffar di temui di kantornya LKBH Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum di Takalar mengatakan, pemahaman terhadap undang-undang ini sangat penting di tengah maraknya kriminalisasi terhadap jurnalis. “Wartawan harus memahami hak-haknya sesuai UUD Pers. Jika terjadi sengketa pemberitaan, penyelesaiannya harus melalui Dewan Pers, bukan langsung ke ranah pidana,” tegasnya.

Pers Sebagai Pilar Demokrasi

Pers memiliki peran strategis sebagai pilar keempat demokrasi, yang berfungsi sebagai pengawas sosial (social control) terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan. Melalui pemberitaan yang objektif dan berimbang, pers turut berperan dalam menciptakan transparansi, akuntabilitas, serta mendorong partisipasi publik dalam kehidupan bernegara.

“Media yang kuat dan jurnalis yang paham hukum akan menciptakan demokrasi yang sehat. Karena itu, pendidikan dan sosialisasi UUD Pers harus terus digalakkan secara keseluruhan” tambahnya.

Membangun Sinergi Antara Pers, Pemerintah, dan Masyarakat

Dalam praktiknya, UUD Pers juga menjadi panduan dalam menjalin hubungan yang harmonis antara media, pemerintah, dan masyarakat. Pemerintah diharapkan tidak melakukan penyensoran, sementara masyarakat diimbau untuk menggunakan hak jawab dan hak koreksi jika merasa dirugikan oleh pemberitaan.

Dengan memahami dan menerapkan UUD Pers No. 40 Tahun 1999, seluruh pihak diharapkan dapat menciptakan iklim pers yang sehat, bebas, dan bertanggung jawab, demi terwujudnya kemajuan bangsa dan tegaknya demokrasi di Indonesia.Tutup Abd. Gaffar(rd)